Wamentan Saleh Mustafa Bidik Mafia Pangan, Siapkan Langkah Hukum Tegas
By Admin
Dok. Kementan
nusakini.com, Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa menyatakan kesiapannya melaksanakan instruksi Presiden Prabowo Subianto pada Senin (5/10). "Presiden sudah memberikan arahan kepada Pak Mentan dan saya," ujarnya terkait fokus pembentukan ekosistem ketahanan pangan nasional.
Saleh menyebutkan bahwa penugasan strategis ini adalah amanat konstitusi yang wajib direalisasikan secara konkret di lapangan. "Ini merupakan tugas negara yang harus kita laksanakan," tegasnya di hadapan para pemangku kepentingan.
Agenda prioritas pemerintah saat ini mencakup perluasan lahan agrikultur serta perbaikan struktur ekonomi masyarakat perdesaan. "Pembukaan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi hal penting yang harus kita dorong," ungkap Saleh.
Selain aspek produksi hulu, kementerian juga menyoroti manuver kelompok yang diduga kuat memanipulasi rantai pasok komoditas. "Pemberantasan mafia pangan harus mengedepankan penegakan hukum," sebutnya menegaskan komitmen penertiban pasar dari praktik kotor.
Pihaknya menggarisbawahi bahwa setiap penindakan pidana terhadap sindikat harus menjunjung tinggi objektivitas berlandaskan asas pembuktian. "Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku," tambah Wamentan memberikan peringatan keras.
Mantan Wamentan periode sebelumnya, Sudaryono, meyakini sosok baru ini mampu mengakselerasi program strategis lintas lembaga. "Kami meyakini Pak Saleh sudah memahami dunia pertanian," tuturnya menyoroti rekam jejak koordinasi Saleh di masa lalu.
Pengalaman teritorial sewaktu berdinas di institusi militer dinilai krusial untuk mengorkestrasi sinergi daerah secara masif. "Saat menjabat Wakasad, beliau aktif berkoordinasi dan menindaklanjuti berbagai program pertanian bersama Pak Mentan," puji Sudaryono.
Kolaborasi dari hulu ke hilir dipandang sebagai kunci utama untuk meredam potensi krisis cadangan makanan nasional. "Pesan Presiden, tugas ke depan cukup berat," papar Saleh mengingatkan pentingnya kerja kolektif seluruh instansi.
Harmonisasi kebijakan hukum dan produksi diharapkan tidak hanya mencukupi pasokan, tetapi juga membangun perdagangan yang berkeadilan. "Namun, penindakan juga harus didasarkan pada bukti yang kuat agar proses hukum berjalan secara tepat dan akuntabel," pungkasnya. (*)